Tak Becus Salurkan BLT Dana Desa, 10 Kades di Blora Disemprit DPRD

Ilustrasi

Blora | Memo Jateng

DPRD Blora memanggil 10 kepala desa di kabupaten tersebut, yang punya catatan buruk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19.

Dalam klarifikasi yang digelar DPRD Kabupaten Blora di ruang Komisi A, Senin (2/8/2021). Turut hadir juga yaitu sejumlah Camat dan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora. Sayangnya, seusai acara, tak ada satu pun Kades yang mau memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora Supardi menjelaskan, acara pemanggilan para Kades digelar tertutup karena bentuknya adalah klarifikasi dan bukan audiensi. Sehingga awak media tidak diperkenankan untuk masuk ruangan pada saat acara berlangsung.

Menurut Supardi, para Kades ketika diklarifikasi menyampaikan, penyaluran BLT DD awalnya dilakukan secara maksimal. Hanya saja, ada sejumlah bantuan pemerintah yang kini tidak cair. Barulah mulai timbul permasalahan.

“Ini kan BST (Bantuan Sosial Tunai) turun, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) turun, kemudian PKH (Program Keluarga Harapan) turun. Sementara yang Bankab (Bantuan kabupaten) dan Banprov (Bantuan provinsi) kan tidak cair yang termaktub di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Makanya, ini jadi timbul permasalahan,” jelasnya.

Supardi mengatakan, persoalan yang dibahas bersama para Kades intinya sebatas mengklarifikasi atas rendahnya realisasi penyaluran BLT DD. Kata dia, KPM terdampak Covid-19 telah disepakati bersama oleh pihak desa sesuai dasarnya.

“Musyawarah desa (musdes) yang kemarin telah sepakat bahwa penentuan KPM seperti itu. Yang dipakai dasar mereka itu ya musdes,” jelasnya.

Menurut Supardi, apapun terkait kebijakan desa, panglimanya adalah musdes. Apabila ada perubahan kebijakan, maka lewat alurnya harus dengan musdes khusus.

Disinggung soal tingginya kemiskinan, dia bilang bahwa kondisi saat ini perlu ada sinkronisasi bentuk-bentuk bantuan pemerintah. Semata-mata juga untuk menghindari adanya dobel bantuan.

“Kadang juga ada yang dobel. Jadi sinkronisasi antara BST, BPNT, PKH dan bantuan-bantuan yang lain itu perlu,” kata Supardi.

“BLT DD itu walaupun diperuntukan untuk yang di luar DTKS, tapi kan tidak menutup kemungkinan, ada orang-orang yang betul-betul miskin, itu nggak tercover. Malah kliwatan,” imbuh politisi asal Bogorejo ini.

Terkait hal ini, salah satu aktivis dari Pemantau Keuangan Negara, Fuad Mushofa, mengaku salut atas respons cepat para wakil rakyat Blora dalam menjalankan fungsi pengawasan berkaitan BLT DD untuk KPM terdampak Covid-19.

“Tentunya saya salut, dewan menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Tapi ini agak aneh kenapa kok rapatnya klarifikasi secara tertutup. Padahal isunya kan tentang persoalan publik,” ucap Shofa.

Dirinya juga mengaku, akan turut mengawasi realisasi penyaluran BLT DD di lapangan setelah dipanggilnya para Kades, apakah hal itu memberikan efek perubahan atau tidaknya.

“Kalau tidak, karena ada pencairan kedua, maka pihak kami akan mengirim surat audiensi ke DPRD,” Shofa memungkasi.

Sebelumnya diberitakan bahwa BLT DD di Kabupaten Blora untuk KPM yang terdampak Covid-19 jadi gaduh di media sosial. Pasalnya, muncul data menyebar yang mengategorikan 10 desa terburuk dalam merealisasikan bantuan tersebut. Kegaduan itu salah satunya terjadi antar mantan anggota DPRD di kota setempat, yakni, Seno Margo Utamo dan Joko Supratno.

 

Berikut 10 Kades yang dipanggil terkait penyaluran BLT DD di Kabupaten Blora:

  1. Kades Botoreco dari Kecamatan Kunduran
  2. Kades Rowobungkul dari Kecamatan Ngawen
  3. Kades Getas dari Kecamatan Kradenan
  4. Kades Adirejo Kecamatan Tunjungan
  5. Kades Sukorejo dari Kecamatan Tunjungan
  6. Kades Brabowan dari Kecamatan Sambong
  7. Kades Kadengan dari Kecamatan Randublatung
  8. Kades Gabusan Kecamatan Jati
  9. Kades Randulawang dari Kecamatan Jati
  10. Kades Tempellemahbang dari Kecamatan Jepon. (lip/rep)

Sumber: liputan6