Oalah, 867 Hektare Tanah Aset Pemkab Rembang Tidak Bersertifikat

Penyerahan secara simbolis sertifikat aset tanah makam Desa Turugede dari petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Foto: suaramerdeka.com

 

Rembang | Memo Jateng

Kabar mengejutkan datang dari pengelolaan aset tanah milik Pemkab Rembang. Ternyata, sampai tahun 2021 ini masih terdapat 8.672.846 meter persegi atau lebih dari 867 hektare aset berupa tanah milik Pemkab Rembang tidak memiliki memiliki sertifikat. Nilai dari tanah yang belum disertifikasi itu adalah lebih dari Rp 108 miliar

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Rembang, Joestinarni kepada wartawan, Selasa (3/8).

Aset tanah yang belum bersertifikat tersebut antara lain terdiri dari tanah jalan, makam, bangunan pendidikan, Puskesmas, bangunan serta gedung pelelangan ikan. Lainnya adalah bangunan kantor pemerintah, waduk dan tanah jaringan atau saluran irigasi. Jumlah total, aset tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat tersebut mencapai 650 bidang.

Joestinarni mengungkapkan, di luar itu saat ini aset tanah yang sudah berhasil dilengkapi sertifikat mencapai 35 persen atau 1/3 persen aset tanah keseluruhan. Jumlahnya mencapai 352 bidang dengan luas 2.643.800 meter persegi, serta nilai sebesar Rp 130.828.114.160.

Ia menjelaskan, berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemkab Rembang, tercatat aset tanah Pemkab tahun 2021 sejumlah 1.002 bidang, luas tanah 11.316.646 meter persegi dengan nilai totalnya mencapai Rp 238.895.378.360.

Ia menyebut, tahun anggaran 2020 DPKP telah melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemkab antara lain adalah penerbitan sertifikat Hak Pakai nomor 00031 di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang; serta menerbitkan akte pelepasan tanah hak nomor 273 dipergunakan untuk Pasar Rembang.

“Tahun 2021, DPKP mencatat penerbitan sertifikat tanah makam Turusgede dengan luas 156.800 meter persegi, di Desa Turusgede,” paparnya.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan, adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, berdampak pada sertifikasi tanah Pemkab. Sebab, prosesnya yang semula mendapat anggaran Rp 200 juta menjadi hanya Rp 100 juta.

“Kemarin di anggaran induk sebetulnya sudah ada, terkena refocusing. Di anggaran perubahan, sudah menetapkan angka Rp 200 juta. Tetapi ternyata juga banyak yang harus dipenuhi dari sisi kegiatan-kegiatan yang wajib. Sehingga dengan terpaksa, skala prioritas kami pangkas 50 persen, termasuk sertifikasi tanah ini,” tandasnya.

Hafidz menambahkan, sertifikasi aset tanah Pemkab semula kewenangan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mulai 2020 dialihkan menjadi tugas pokok fungsi DPKP. (SM/rep)