Dituding Bikin Soal-soal Janggal dalam TWK, KPK: Bukan Kami yang Bikin

0 13

Jakarta | Memo Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bukan penyelenggara asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pernyataan ini disampaikan sekaligus merespons sejumlah pertanyaan janggal dalam TWK yang terungkap ke publik.

“Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen,” ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (7/5), dikutip dari cnnindonesia.com.

Ali menuturkan asesmen TWK diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun BKN melibatkan sejumlah instansi dalam pelaksanaan tes tersebut. Yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut,” terang Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menuturkan, dalam pelaksanaan wawancara ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya.

“Dari informasi yang kami terima dari pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai beberapa di antaranya misalnya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga,” tandasnya.

Ali berpendapat bahwa kritikan publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara terhadap tugas pokok dan fungsi KPK dapat menjadi koreksi bagi penyelenggara asesmen.

“Kami menggarisbawahi bahwa asesmen tes tertulis dan wawancara ini difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN,” ucap Ali.

“Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi syarat setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu, diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers pengumuman hasil asesmen TWK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu (5/5).

Ghufron menjelaskan, TWK itu diikuti oleh 1.351 pegawai KPK, sebagai bagian dari alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hasilnya, yang memenuhi syarat dan lolos TWK diketahui 1.274 orang.

“Yang tidak memenuhi syarat (TMS) 75 orang, pegawai yang tidak hadir sebanyak 2 orang,” ucap Ghufron. (cnn/mer/rif)

Leave A Reply

Your email address will not be published.