Diancam dan Diperas, Kades Laporkan Ketua LSM Antikorupsi

Purwokerto | Memo Jateng

Kepala Desa Sibrama, Kabupaten Banyumas, Wagiyah (54) melaporkan kasus dugaan pemerasan yang dialaminya ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas dengan didampingi tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Purwokerto.

“Hari ini, kami datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banyumas untuk membuat laporan polisi secara resmi,” kata Ketua DPC Peradi Purwokerto Happy Sunaryanto, Rabu.

Menurut dia, laporan resmi sebagai tindaklanjut dari aduan Tuti Irawati selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Banyumas pada hari Senin (26/4) tersebut telah diterima Polresta Banyumas dengan nomor STTLP/43/IV/2021/Jateng/Resta/Bms tertanggal 28 April 2021.

Pelapor atas nama Wagiyah melaporkan kasus dugaan pemerasan, pengancaman, memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

“Laporan ini memang junctonya banyak karena dari peristiwa itu dikonfrontasi apakah itu pemerasan, apakah itu pengancaman, atau tindak pidana yang lain,” katanya menjelaskan. Happy mengatakan pihak yang dilaporkan oleh Kades Sibrama itu berinisial SS yang merupakan oknum ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat antikorupsi.

Ketua PBH Peradi Purwokerto Timoteus Prayitnoutomo mengatakan kasus tersebut berawal dari peristiwa yang dialami lima kepala desa di Kecamatan Kemranjen yang telah menyerahkan uang dengan jumlah total Rp 375 juta kepada terlapor.

Dalam hal ini, terlapor meminta salinan APBDes dari para kepala desa dengan alasan untuk diaudit, namun permintaan tersebut ditolak.

“Terlapor mengatakan jika tidak mau dibina ya dibinasakan. Oleh karena merasa takut, lima kepala desa itu terpaksa menyerahkan uang secara tunai maupun transfer kepada terlapor, total Rp 375 juta, diserahkan melalui perantara yang bertindak atas nama terlapor,” katanya menjelaskan.

Selain Kades Sibrama, Wagiyah, empat kepala desa yang menyerahkan uang kepada terlapor terdiri atas Kades Petarangan, Kades Grujugan, Kades Sibalung, dan Kades Karanggintung, Kecamatan Kemranjen.

“Yang menyerahkan uang itu kan sebenarnya keberatan. Kebetulan klien kami, Bu Kades Sibrama merasa tidak melakukan tindakan tercela, terbukti laporan ibu ini lolos dari audit Inspektorat, sudah lolos kok kenapa harus ditanya untuk dicari selisihnya,” katanya menjelaskan.

Timoteus mengatakan jika pelapor pada awalnya ketakutan karena adanya pernyataan “kalau tidak mau dibina ya dibinasakan”, sehingga menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 65 juta yang diserahkan dua kali, masing-masing Rp 20 juta dan Rp 45 juta.

Sementara itu, Kades Sibrama Wagiyah mengaku terpaksa menyerahkan uang kepada terlapor melalui seorang perantara berinisial A karena merasa takut. “Saya takut karena ada ancaman,” katanya.

Menurut dia, peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2021. Bahkan, dia juga sempat berdebat dengan terlapor terkait siapa saja yang berhak memeriksa APBDes.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas Komisaris Polisi Berry memastikan penanganan kasus dugaan pemerasan tersebut dilanjutkan dan saat sekarang sudah ditingkatkan ke penyidikan. (sis/rif)