Mempermudah Laju Investasi dan Pembangunan serta Pengembangan Perekonomian yang Komperhensif

0 53

Jalan Panjang Peninjauan Kembali DPRD Godok Perda RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Jalan panjang setelah melalui pembahasan-pembahasan dan kajian-kajian seperti teknis, administrasi dan yang tidak lepas juga melibatkan naskah akademisi (NA), akhirnya DPRD Kabupaten Pekalongan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, mengesahkan perundang-undangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, pada Agustus 2020 lalu. Regulasi untuk menata tatanan tata ruang diwilayah Kabupaten Pekalongan ini tentu bukan tanpa dasar.
Seperti dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH, dikantornya belum lama ini. Menurutnya, sebagaimana diketahui bersama, Perda 2/2011 yang ditetapkan pada Agustus 2011, selama pelaksanaannya telah terjadi beberapa hal yang menyebabakan Perda 2/2011 tersebut perlu ditinjau kembali.
“Diantaranya tuntutan kualitas teknis dan normative, perubahan tuntutan dan dinamika pembangunan, perubahan kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan, pembangunana Nasional, Provinsi, Kabupaten Pekalongan, dan perubahan peraturan perundang-undangan,”kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MM, seperti yang disampaikan saat penyampaian pemaparan di DPRD Kabupaten Pekalongan Perda Nomor 3 tentang RTRW ini disahkan, baru-baru ini.
Disebutkan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan ini, tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang Daerah yang produktif berbasis industri dan pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Sedang tujuannya didasarkan atas sektor utama yang akan menjadi penopang perkembangan wilayah Daerah yaitu sektor industri dan pertanian. Dan itu yang didukung sektor perdagangan dan jasa.
Kesatuan wilayah terpadu dan berkelanjutan adalah upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan di Daerah.
“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan adalah rencana penataan ruang yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengaturan serta pengendalian matra keruangan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan lingkup waktu 20 tahun,”jelasnya.
Tentu sudah melalui berbagai tahapan dan pembahasan terkait terdorongnya hingga melahirkan perubahan dinamika pembangunan akibat perubahan kebijakan ditingkat global, nasional, provinsi dan di lingkungan Kabupaten Pekalongan sendiri. Maka, perlu adanya penusunan Perda Kabupaten Pekalongan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.
Lalu, adanya peninjauan kembali perundang-undangan RTRW UU 26/2007 tentang penataan ruang, pasal 16 pada ayat (1) menyebutkan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Pasal (2) berbunyi, peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: huruf (a) rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau (b) rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.
Dan akhirnya kajian-kajian yang digodok Komisi-komisi DPRD Kabupaten Pekalongan beserta pihak Pemerintah Daerah menelurkan rekomendasi hasil peninjauan kembali Perda 2/2011. Ada 7 rekomendasi peninjauan kembli Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan.
Ketujuh rekomendasi tersebut adalah pertama batas administrasi peta RTRW Kabupaten Pekalongan agar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kedua penyempurnaan data spasial untuk meningkatkan presisi dan mengurangi kesalahan penetapan zona/ kawasan, ketiga revisi Perda Nomor 2 tahun 2011 agar lebih mempertimbangkan resiko bencana alam dan isu perubahan iklim.
Keempat, revisi Perda Nomor 2 tahun 2011 perlu mengakomodir kebijakan nasional (contoh: PSN Jalan Tol Pemalang-Pekalongan) dan Provinsi. Kelima adalah terdapat dinamika internal pembangunan yang perlu disikapi, yaitu perlindungan kawasan Pertanian pangan berkelanjutan dan penyediaan ruang investasi untuk industri.
Keenam ketentuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dijabarkan lebih operasional (Ketentuan peraturan zonasi agar lebih bisa dijadikan acuan pemanfaatan ruang). Dan terakhir ketujuh yaitu materi rencana tata ruang perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan NSPK (Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria) dibidang penataan ruang dan/atau sektoral yang berkembang saat ini.
Tentu ada hal yang bakal menjadikan Perda RTRW di Kabupaten pekalongan ini diharapkan membawa laju investasi dan pembangunan serta pengembangan perekonomian yang komperhensif. Dukungan para pihak, khususnya para pengusaha swasta, tentunya ruang untuk investasi akan menjadi leluasa dan tentunya tetap memperhatikan regulasi yang ada.
Sebagaimana salah satu tujuannya adalah arah kebijakan atau arahan pembannguna Kabupaten Pekalongan. Sedikitanya ada 7 ruang lingkup arah pembangunan dari RTRW Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040 tersebut. Pertama, Pro Investasi (Pengembangan kawasan peruntukan industri dengan pada lahan yang tidak produktif). Kedua mendukung peran sebagai penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah (peningkatan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan infrastruktur pertanian).
Ketiga yaitu pengembangan perekonomian perdesan dan perkotaan (pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok desa).Keempat pembangunan pariwisata dan edukasi. Kelima program pengamanan pantai (dengan tanaman mangrove dan jalan sabuk pantai). Keenam peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) dan terakhir ketujuh yaitu penurunan kemiskinan, yaitu dengan implementasinya dengan penyerapan tenaga kerja. (*/jec)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak
Leave A Reply

Your email address will not be published.