DPRD Kabupaten Pekalongan Inten Godok Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

0 25

Ketua Dewan : Perangkat Daerah Dibutuhkan Guna Menunjang Kinerja Pelayanan Pemerintahan


Dengan mengikuti regulasi dan tuntutan pelayanan di pemerintahan dibidang penataan kelembagaan, pada tahun 2020 ini saatnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) untuk dievaluasi. Seperti tuntutan pada perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Penataan kelembagaan ini dilaksanakan karena kebutuhan organisasi yang dinamis dalam rangka peningkatan efektifitas dan produktivitas kinerja dengan mempertimbangkan beban kerja layanan utama, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj Hindun, MH di kantornya, Jalan Alun Alun Utara No.2 Tanjungsari, Kajen Pekalongan, baru-baru ini. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang “Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”.
“Perangkat daerah dibutuhkan guna menunjang kinerja pelayanan pemerintahan.
Disitu mengamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik harus segera disesuaikan paling lambat satu tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan,”jelas Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dua periode tersebut.
Dijelaskan lagi, dengan seiring penyesuaian kedudukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dari Kantor menjadi Badan, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan unit organisasi Rumah Sakit Daerah yang semula merupakan Lembaga Teknis Daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus yang berada di bawah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
“Dan evaluasi kelembagaan dilaksanakan dalam rangka penataan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah,”tambahnya.
Disebutkan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan ini, penataan kelembagaan dilaksanakan karena kebutuhan organisasi yang dinamis dalam rangka peningkatan efektifitas dan produktivitas kinerja dengan mempertimbangkan beban kerja layanan utama, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Dan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, kata Hj. Hindun ini, bahwa Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Tipe B dan Inspektorat Tipe B berubah menjadi Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe A dan Inspektorat Tipe A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Lalu di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, lanjut dia, berubah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelengarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dijelaskan lagi, ada perubahan, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, berubah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
“Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal,”paparnya.
Sedangkan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi digabung dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Penataan Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Selain itu, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan Rumah Sakit Daerah.
“Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu disesuaikan,” tutup Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH. (*/ae/jec)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak

Leave A Reply

Your email address will not be published.