Pemkab Kudus Terapkan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Kudus, Memo Jateng – Kabupaten Kudus didorong untuk ikut serta menerapkan pendidikan antikorupsi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Hal itu menurut Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Hendri Santoso merupakan tindaklanjut dari pembuatan peraturan pemerintah setempat,
Hendri Santoso mengatakan bahwa Pemprov Jateng sudah menerapkan peraturan tersebut. Hal itu menyusul dikeluarkannya Pergub Peraturan Gubernur nomor 10/2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagai langkah awal, pendidikan antikorupsi di sekolah.
Pergub tersebut, kata Hendri, sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan.
Jumlah sekolah di Jateng yang menerapkannya, kata dia, juga semakin bertambah karena dari semula 32 sekolah, kini bertambah menjadi 300-an sekolah SMA/SMK di Jateng.
“Tahun 2020 ditargetkan ada sekitar 500 sekolah yang akan menerapkannya,” ujarnya.
Untuk itu, dia mendorong, Pemkab Kudus segera menerapkannya dengan terlebih dahulu menyusun peraturan bupati sebagai landasan hukumnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris menambahkan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari Pergub nomor 10/2019 tersebut.
Ia berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjadi pelajaran berharga sehingga semuanya nanti harus berjalan secara normatif.
“Kami mengajak semua pihak untuk taubat birokrasi sehingga nantinya tidak ada lagi korupsi, pungutan liar, dan jual beli jabatan,” ujarnya.