DPRD Kendal Apresiasi Pemkab Kendal dalam Pengelelolaan Keuangan Daerah 2018

0 95

Kendal, Memo Jateng
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menyetujui Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2018, Kamis (11/7). Dalam kesempatan itu, DPRD Kabupaten Kendal merespon dan mengapresiasi hasil kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal yang menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) BPK Perwakilan Jawa Tengah tahun 2018.
Hal ini merupakan jawaban dari bentuk keseriusan Pemkab Kendal dalam menjalankan amanah rakyat dalam pengelolaan keuangannya. Namun demikian, sekalipun menyandang predikat WTP, DPRD Kendal berharap hal ini dijadikan cambuk untuk kedepannya bisa bertambah lebih baik lagi.
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kendal dalam persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal tahun 2018 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kendal, HM Makmun, S.Hi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kendal, HM. Makmun mengapresiasi dengan diperolehnya opini WTP pada hasil audit BPK tentang LHP atas LKPD Pemkab Kendal tahun 2018. Hal itu menunjukkan salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik sudah terpenuhi. Yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
“Ke depan harus dapat mempertahankan opini WTP tersebut melalui upaya yang terus-menerus dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur keuangan daerah serta peningkatan kemampuan, keterampilan dan moral personalianya,” kata Ketua DPRD Kendal tersebut.
Lebih lanjut HM Makmun mengatakan, DPRD dalam menjalankan tugas membahas atas LPP APBD tahun 2018 dapat memanfaatkan data temuan dan saran BPK untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang. Dikatakan, bahwa berdasarkan hasil pembahasan, baik oleh masing-masing Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kendal, diperoleh kesimpulan dan beberapa catatan atas poin-poin penting terhadap LPP APBD Kendal tahun 2018.
“Beberapa catatan tersebut untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemkab Kendal guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, sehingga akan mendoorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Catatan DPRD ini sebagai bentuk kewajibannya karena sebagaimana fungsinya, yaitu DPRD sebagai legislasi. Dimana, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan keuangan didalamnya.
Berdasarkan dokumen laporan keuangan tersebut diketahui bahwa hasil-hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal sampai tahun 2018 mengalami perubahan yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita, naiknya pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,63% yang di atas rata-rata provinsi dan nasional.
Selain itu, beberapa indikator hasil pembangunan sosial juga menunjukkan prestasi yang membanggakan. Kinerja Pemkab Kendal dalam penanggulangan kemiskinan juga perlu diapresiasi, karena prosentase penduduk miskin di Kab Kendal juga mengalami penurunan, dari semula 12,8% (117.748 orang), pada tahun 2018 turun menjadi 9,84% (94.700 orang). Hal ini berarti ada penurunan sebanyak 2,96% atau sekitar 23.048 orang. (eko/jac)

Leave A Reply

Your email address will not be published.