Undang-Undang KIP Tak Cukup Dipahami secara Prosedural

0 26

Semarang, Memo Jateng – Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak cukup difahami secara prosedural. Namun justru menjadi spirit dan budaya dalam menjalani tugas pokok dan fungsi SKPD sebagai pelayan masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan, mengingatkan Badan Publik agar tidak mengesampingkan Undang-undang sebagai dasar keterbukaan informasi yang dikecualikan. Seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah dituntut memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi, baik norma wajib yang harus dilakukan, juga tanggung jawab tupoksi utama pada masing-masing Badan Publik.

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak
Leave A Reply

Your email address will not be published.