DPRD Kudus Harap Pengelola Hiburan Taat Pajak Demi Kemajuan Kudus

0 165

Baru saja DPRD Kudus merampungkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Kudus telah selesai digarap perubahannya dan disahkan di DPRD Kabupaten Kudus di tahun 2019. Diantara, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Kinerja DPRD yang telah menghasilkan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda Kabupaten Kudus tersebut diapresiasi pimpinan DPRD karena dinilai tepat waktu. Bagaimana hasilnya? Ketua DPRD Kudus, Achmad Yusuf Roni mengatakan, setidaknya ada poin-poin penting dalam perubahan Perda yang sudah diputuskan bersama Pemkab Kudus tersebut.
Dari empat Ranperda tersebut yang kini sudah jadi Perda tersebut adalah Perda Perubahan tentang Pajak Hiburan yang harus diperhatikan oleh pengelola maupun pemilik tempat hiburan itu untuk mentaati pajaknya. Karena dari pajak yang tertib itulah, kemajuan daerah akan terpacu. Dan peran masyarakat juga ikut andil dalam menegakkan perda Pajak Hiburan.
Disebutkan orang nomor satu di DPRD Kudus tersebut Perda tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan” ini harus diketahui publik dan khususnya para pengelola atau pemilik hiburan maupun restoran di wilayah Kabupaten Kudus.
“Semua itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Dari masyarakat akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Karena pada dasaranya, Perda itu merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Selain sebagai alat transformasi perubahan daerah, ada nilai penangkap dan penyalur aspirasi dari masyarakat,”tutur Ketua DPRD Kudus, Achmad Yusuf Roni, saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.
Ada beberapa faktor yang sangat penting dikemukakan Ketua DPD Kudus tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143) ada perubahan sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 3 perlu diubah.
Alasannya adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 / PUU-IX/2011, kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang meningkat.
Sehingga dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Derah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, mengacu kepada Padal 42 dan Retribusi Daerah tersebut sehingga perlu diubah.
“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan,”terangnya.
Dirinci oleh politisi muda di Kudus ini, yang dimaksud dalam konteks hiburan di Perda Perubahan adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, sirkus, acrobat, dan sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap / spa, refleksi dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olah raga.
Dan disebutkan juga pada Pasal 6 juga diubah dan telah ditetapkan tarif pajaknya, yakni tontonan film, sebesar 10% , pagelaran kesenian, music, tari, dan / atau busana, sebesar 20%, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, sebesar 20% , pameran, sebesar 20%, sirkus, acrobat, dan sulap, sebesar 20%, permainan bilyar dan bowling, sebesar 10%, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, sebesar 15%, panti pijat dan mandi uap / spa, sebesar 40%, refleksi dan pusat kebugaran (fitness center), sebesar 35% , dan pertandingan olah raga, sebesar 10%. (dwi/jac)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak
Leave A Reply

Your email address will not be published.