Produk UMKM Belum Penuhi Kuota Toko Berjejaring

0 41

Pati, Memo Jateng – Beragam produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bumi Mina Tani saat ini beberapa sudah masuk di etalasae toko modern. Sayangnya, kuota 20 persen yang disediakan belum semuanya terpenuhi. Mengingat, pelaku UMKM masih terganjal aturan ketat produk yang bisa masuk ke etalase toko berjejaring itu.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pati, Ahmad Kurnia menyebut, saat ini produk-produk seperti jajanan ringan kripik sudah bisa ditemukan di toko-toko modern, hanya saja jumlahnya belum banyak.

Lantaran, sejumlah persyaratan yang dinilai pelaku UMKM cukup memakan biaya, misalnya saja untuk sertifikasi halal mereka harus merogoh sebesar Rp 2,5 juta, belum lagi proses lanjutan lainnya yang juga memakan biaya.

”Sudah ada. Tapi masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di Kabupaten Pati,” bebernya.

Lanjut Kurnia, “Seperti sertifikasi halal di mana biayanya untuk ukuran UMKM masih terlampau mahal, sekitar Rp 2,5 juta. Belum lagi ada proses-proses lanjutan yang itu memerlukan biaya tentunya. Itu salah satu yang mengganjal. Selain itu ada juga aturan-aturan lain misalnya soal P-IRT dan lainnya.”

Berdasarkan ihwal tersebut, pihaknya secara serius terus melangsungkan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Pati, agar produknya bisa nampang di toko modern dan lainnya.

Senada, Kabid UMKM, Iwan Trisno mengungkapkan bahwa aturan yang cukup ketat tersebut lah yang membuat masih banyak produk UMKM belum bisa terserap di toko modern.

”Dari kuota 20 persen. Saya kira belum ada sebesar itu yang sudah masuk di rak-rak toko modern. Karena ya aturannya yang ketat. Sertifikasi-sertifikasi seperti P-IRT, dan halal. Itu menjadi kendala,” sebutnya.

Tantangan lainnya, yakni produksi pelaku UMKM yang harus berkesinambungan. Termasuk menjaga kualitas dan kuantitas secara terus menerus.

”Jangan sampai bulan ini ada 100 pcs, nanti bulan depan tidak ada. Harus konsisten. Oleh karena itu kami di sini selalu berupaya melakukan pembinaan-pembinaan kepada mereka,” ujarnya.

Imbuh Iwan, “Tentu pembinaan harus lintas sektoral, dari OPD yang lain juga harus berperan seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perdagangan, dan juga Kelautan dan Perikanan.”

Diketahui, pembinaan sekaligus pertumbuhan UMKM ini menjadi misi kelima Bupati Haryanto dan Wakil Bupati Saiful Arifin dalam periode pemerintahannya Noto Projo Mbangun Deso. (ror)

Leave A Reply

Your email address will not be published.