Ngotot Incar Duit Rp3,9 Triliun

0 26
Aziz Syamsudin
Jakarta, Memo Jateng – Komisi II DPR RI benar-benar mencoba peluang adanya dana saksi dari pemerintah dalam Pemilu 2019. Komisi ini mengajukan dana saksi dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Dana yang diajukan sebesar Rp 3,9 triliun dan masuk dalam usulan prioritas Komisi II DPR dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah.

“Ya memang kalau saya lihat itu pengajuannya Rp3,9 triliun. Tapi ini lagi dibahas di dalam Panja A. Nanti dalam panja A tentu kita lihat lagi dalam rapat kerja situasinya seperti apa,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin.

Legislator Partai Golkar ini mengaku tidak menutup mata, usulan pembiayaan dana saksi Pemilu mendapat banyak kritikan. Apalagi usulan masuknya dana saksi tidak sesuai dengan amanat UU Pemilu.

“Tapi kan kita lagi meminta pandangan-pandangan fraksi yang secara informal kita terima pandangan pandangan fraksi untuk dimasukkan ke dalam RUU APBN 2019 ini untuk menjadi topik pembahasan dan meminta pembahasan ini diakomodir dan disetujui dalam anggaran,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan itu. Menurutnya, ini penting untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di Pemilu 2019.

“Saksi harus dibiayai negara. Ini sekali lagi argumen lama yang saya katakan. Kenapa harus dibiayai negara? Supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat soal pembiayaan saksi,” terangnya,
Menurut dia, jika negara menanggung dana saksi, maka terjamin pula keamanan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena itu, Fahri setuju dana saksi dibebankan ke APBN.

“Saya kira harus dianggap bagian dari pos belanja kita lah dalam proses kita memperbaiki berdemokrasi dan pemilihan kita ini,” sebutnya.

Lanjut Fahri, masuknya dana saksi ke APBN juga sangat realistis. Sebab, dana saksi untuk kepentingan demokrasi.

“Itu kan pos lain. Realistis lah. Daripada kita nanti demokrasi membingungkan dan pemilu tidak kredibel kan bahaya. Kredibilitas pemilu itu kan penting bagi eksistensi dan legitimasi pemerintahan selanjutnya,” tandasnya.(kar/mht)

Leave A Reply

Your email address will not be published.