WELEH… WELEH… ANGGARAN APBD KUDUS DIDUGA BOCOR BERMILIAR-MILIAR

0 60


Kudus, Memo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus 2017 menganggarkan belanja Rp1, 932 triliun dan realisasi Rp1, 733 triliun. Dari besaran anggaran belanja yang disetujui Bupati Kudus dan DPRD Kudus tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa, dan belanja modal total lebih dari Rp893, 287 miliar.

Diam-diam, ada dugaan kuat berpotensi persoalan karena banyaknya kebocoran yang tidak sesuai substansi dalam kegiatan yang dianggaran dari uang rakyat tersebut. Nah, berapa besarnya dari ratusan juta yang diduga ada kebocorannya? Benarkah Cukup mengerikan?
 
Sumber data Memo Jateng menyebutkan, pada anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 392, 506 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp 500, 780 miliar. Dari anggaran yang nilainya total 893, 287 miliar tersebut ditengarai ada dugaan kuat kebocoran keuangan yang berpotensi penyelewengan anggaran uang rakyat.

Sumber kuat koran ini di Kudus merujuk dari dokumen BPK menyebutkan, pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diketahui ada hal yang patut diduga tidak sesuai mekanisme. Seperti pada Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Belanja Barang dan Jasa juga tidak dimaksudkan untuk pengadaan suatu asset tetap.

Berdasarkan hasil uji petik lembaga pemeriksa keuangan BPK, sumber terpercaya koran ini di Kudus ini menyebutkan, ada dua dinas yang disorot tajam. Yaitu Dinas pertanian – Pangan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Ada juga pada realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat digunakan untuk premi asuransi jaminan barang milik daerah. Pada Kelurahan Wergu Wetan, terdapat pembayaran premi asuransi jaminan barang milik daerah sebesar Rp4.680.000 melalui Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
 
Dinas PKPLH Kudus, menggelontorkan anggaran pada Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat direalisasikan dalam bentuk Uang. Pada TA 2017, Dinas PKPLH ini Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menganggarkan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman (DAK) dengan realisasi sebesar Rp1, 302 miliar.

Dari realisasi tersebut, sebesar Rp 1, 275 miliar digunakan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 85 unit rumah yang dianggarkan masing-masing 15.000.000,00 atau sebesar Rp1, 275 miliar yang dibagi dalam 5 kelompok masyarakat (POKMAS).

Namun dalam pelaksanaannya hibah tersebut diberikan kepada 5 kelompok masyarakat (POKMAS) dalam bentuk uang. Uang ditransfer dari Bendahara Pengeluaran Dinas ke Rekening Kelompok Masyarakat melalui 4 tahap.

Sementara, ada temuan pada Belanja Modal dalam realisasinya diduga tidak Digunakan untuk Pengadaan Aset Tetap. Sebenarnya, bBlanja Modal ini merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban Belanja Modal diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Modal yang secara substansi tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp 2, 003 miliar.

Seperti pada temuan BPK di Dinas Pertanian dan Pangan. Ditemukan adanya Belanja Modal Tanah sebesar Rp 352, 600 juta. Yang seharusnya untuk belanja modal gedung atau bangunan tetapi justru diketahui atau rubah penggunaan anggaranya untuk rehab kolam ikan BBI Hadipolo.

Kondisi teseubt bertentangan dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu bagiannya adalah menyatakan bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Dan menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Dikuatkan lagi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut menyatakan, Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Dan Belanja modal sebagaimana digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
 
Ada Pasal yang menyebutkan, bahwa Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 2 dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulakan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikankedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
Dari temuan itu, sebesar Rp 1, 494 miliar untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp 2, 356 miliar tidak menggambarkan substansi kegiatannya. Ada beberapa hal yang menjadikan kegiatan ini berpotensi menjadi persoalan, karena SKPD dan TPAD yang dinilai teledor.

Hingga berita ini diturunkan, berbagai pihak khususnya Pemkab Kudus belum bisa dimintai konfirmasinya. (dwi/jac)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak
Leave A Reply

Your email address will not be published.