Warga Diminta Patuh Bayar Pajak

0 55
Masyarakat saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Kudus, Memo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus mengajak masyarakat untuk mematuhi membayar pajak sebagai wujud bakti warga negara yang baik dalam membangun negeri. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Bupati Kudus, HM Hartopo.

Ia berharap agar para wajib pajak mengerti, memahami, dan mendukung keberhasilan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini disampaikan Hartopo pada penandatanganan MOU antara Pemkab Kudus dengan KPP Pratama Kudus, Kantor BPN /ATR Kudus dan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, Launching Host to Host PBB P2 dan Satgas Pajak Daerah serta pengundian hadiah PBB-P2. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda dan pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus. Hartopo juga meminta semua pihak agar mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak demi kelancaran pembangunan daerah.

“Saya tekankan kepada para camat dan kepala desa ikut menjaga karena pajak ini (PBB) milik kita bersama. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan meminta agar hal ini dipertahankan dan dikembangkan ke bidang yang lain. Kami meminta baik masyarakat dan pemerintah bersinergi untk mematuhi peraturan pembayaran PBB,” terang dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen kami dan ikhtiar kita bersama untuk meletakkan pondasi di masa depan melalui Kudus yang modern, religius, cerdas dan sejahtera.

Menurut dia, dinamika perubahan yang sangat cepat seperti sekarang membuat inovasi menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Ditambahkannya,membenahi daerah membutuhkan kerjasama banyak pihak bukan sekedar aksi kepala daerah seorang diri atau kepala UPT.
“Oleh karena itu, kita butuh superteam yang inovatif bukan superman yang hanya one man show,” ujarnya.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, menambahkan, host to host mungkin istilah yang agak asing bagi khalayak umum. Namun intinya sekarang DPPKAD bisa melihat data pembayaran pajak oleh wajib pajak setiap saat. Eko menjelaskan sebagai tindak lanjut MoU, akan disusun perjanjian kerjasama sebagai dasar menghubungkan database secara sistem informasi melalui aplikasi.

“Termasuk para wajib pajak bisa memanfaatkan beberapa fasilitas pembayaran yang dipunyai, bisa melalui ATM, transfer, atau debit,” ujarnya.

Sekedar diketahui, acara penandatanganan MOU antara Pemkab Kudus dengan KPP Pratama Kudus, Kantor BPN /ATR Kudus dan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, Launching Host to Host PBB P2 dan Satgas Pajak Daerah serta pengundian hadiah PBB-P2 ini diselenggarakan untuk peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan daerah, sekaligus memberikan penghargaan kepada wajib PBB perkotaan dengan tepat waktu.(kab/rio)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak
Leave A Reply

Your email address will not be published.