Waspadai Pencucian Uang di BUMD


Semarang, Memo Jateng – Kasus pencucian uang (money laundering) rawan menjerat badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Tengah. Hal ini tak lepas dari adanya ketentuan hibah, dalam rencana perubahan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah nomor 14 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan pihak ketiga.

“Dalam ketentuan di pasal 5A, ada ketentuan tambahan tentang hibah. Ini tentu perlu adanya penjelasan tentang sumber-sumber hibah,” ujar juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah Nur Sa’adah, saat membacakan pandangan umum terhadap penjelasan gubernur tentang raperda ini.

Atas dasar itu, menurutnya, perlu penjelasan dan batasan-batasan khusus dalam memperbolehkan hibah sebagai sumber penyertaan modal dalam BUMD. Salah satunya, apakah hibah dari masyarakat dapat masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam penyertaan modal. “Jangan sampai dengan tiadanya batasan dalam hibah, kasus money laundry menjerat BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah,” kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng ini.

Nur Sa’dah menyebutkan, dalam pasal 10, rencana perubahan perda terjadi peningkatan penyertaan modal menjadi Rp3.369.940.000.000 sampai tahun 2019 dimana ada peningkatan modal yang cukup besar. Dalam perda sebelum ada rencana perubahan tercatat penyertaaan modal sebesar Rp1.706.623.574.000,00 sampai tahun 2020.

“Penambahan penyertaan modal dan percepatan realisasi ini sangat bagus. Tetapi perlu mempertimbangkan evaluasi atas semua BUMD yang telah berjalan. Jangan sampai, dana APBD digunakan untuk membiayai BUMD yang terus merugi dan tidak menghasilkan keuntungan,” beber politisi asal kabupaten Demak ini.

Nur Sa’adah menambahkan, masih pada padal 5A raperda ini, menyebutkan adanya sumber penyertaan modal dari pinjaman. Dalam pelaksanaannya, pasal tersebut sangat perlu dipertimbangkan.
“Sebagaimana kita ketahui, pinjaman jika digunakan dengan baik akan dapat meningkatkan kapasitas BUMD, namun jika tidak sesuai perencanaan akan mendatangkan kerugian yang berlipat, padahal kerugian ini nantinya akan berdampak pada APBD Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin APBD provinsi Jawa Tengah terbebani oleh hutang BUMD yang gagal bayar. “Lebih baik menghindari hutang guna mencapai kemandirian BUMD, hutang menjadi pilihan terakhir ketika sumber-sumber penyertaan modal sudah tidak ada lagi,” paparnya.

Nur Sa’adah mengakui tujuan adanya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maupun meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Hanya saja, hal tersebut dapat dicapai jika dalam penyertaan modal ini dapat menghasilkan keuntungan atau tidak merugi.

“Keuntungan akan dapat dicapai bila dalam penyertaan modal melalui pertimbangan yang matang dan menggunakan asas kehati-hatian dalam setiap tahapannya,” tegasnya.(sem/mht)