Tamzil Naikan Insentif Guru Madin

Sistem Pendataan Harus Akurat

0 122
Muhammad Tamzil
Kudus, Memo Jateng – Persoalan guru Madarasah Diniyah (Madin) masih menjadi persoalan tersendiri di Kabupaten Kudus. Salah satunya persoalan intensif yang perlu ditingkatkan lagi. Bupati Kudus Muhammad Tamzil berkomitmen menyejahterakan guru madin. Tamzil berjanji akan merealisasikan upah guru madin mulai Januari 2019 mendatang. Rencananya setiap guru madin akan mendapatkan upah Rp satu juta per bulan.
Tamzil menegaskan, pencairan upah guru madin, guru swasta, dan TPQ akan dilakukan mulai bulan Januari 2019 mendatang. Saat ini ada sebanyak 10 ribu guru madin dan guru swasta serta 6 ribu guru TPQ yang akan menerima upah tersebut.

“Termasuk Imam masjid dan imam mushola. Mereka juga mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah Kabupaten Kudus,” kata Tamzil.

Tamzil melanjutkan, berdasarkan verifikasi data tetap dilakukan agar tidak terjadi data ganda. Pihaknya meminta kepada Forum Koordinasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Badan Koordinasi TPQ (Badko TPQ) untuk melakukan pendataan.
“Saya juga meminta FKDT dan Badko TPQ untuk melakukan pendataan yang betul. Mungkin ada guru diniyah yang dapat dua,” katanya.
Program yang baru akan dijalankan itu dinilai bakal meningkatkan taraf ekonomi mereka yang mengabdikan diri sebagai pengajar ilmu keagamaan. Dengan demikian, Tamzil berharap dapat meningkatkan kesejahteraan para guru diniyah dan guru swasta. Apalagi, selama ini mereka mendapatkan upah jauh dari kata layak.
”Tentunya dengan meningkat kesekahteraan ini, kami harap mereka bisa tambah semangat. Guru madin itu jarang tersentuh. Padahal pekerjaan mereka sangat mulia,” ungkap dia.
Sementara anggota DPRD Kudus Nur Khabsyin menyambut baik adanya honor dari Pemkab kepada guru Madin. Sebagai anggota legislatif, dia akan senantiasa mendukung program pemerintah jika dinilai berdampak positif bagi masyarakat.
Khabsyin mengatakan, tunjangan sebesar Rp 1 juta per bulan dari Pemkab harus dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk penganggaran di APBD.
“Terkait kesejahteraan guru masin dan TPQ, kami siap mendukung,” kata dia.
“Tentunya kami di DPRD Kudus, kami siap mendukung janji kampanye terkait kesejahteraan guru madin di Kudus. Bahkan janji itu wajib harus dimasukan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk penganggaran di APBD,” imbuh dia.(rap/rio)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak
Leave A Reply

Your email address will not be published.