AKHIRNYA KPK GEMES BUPATI MARZUQI DAN OKNUM HAKIM SEMARANG FIX TERSANGKA

0 51


Semarang, Memo Jateng – Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Lasito, hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang sepertinya harus bernasib tragis sebagaimana kepala daerah dan hakim lainnya yang terseret korupsi. Keduanya resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap. Ahmad Marzuqi diduga selaku pemberi, Lasito sebagai penerimanya. Lalu adakah pihak lain bakal digarap “baca; ditetapkan tersangka-red) KPK lagi ?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (AM) bersama hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito (LAS), sebagai tersangka kasus suap. Ahmad Marzuqi diduga berperan sebagai pemberi dan Lasito menjadi penerima suap.

Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan suap kepada hakim praperadilan di PN Semarang.
“Terkait dengan putusan atas praperadiIan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12).

KPK menyatakan, Lasito selaku hakim pada PN Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

“Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan putusan gugatan praparadilan yang diajukan oleh AM atas penetapan dirinya sabagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang pada tahun 2017,” ucap Basaria.

Di pertengahan 2017, kata Basaria, Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

“AM kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg,” ucap Basaria.

Di praperadilan, Ahmad Marzuqi mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang.”Hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan AM dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait dengan putusan praperadilan tersebut.

“Diduga uang diserahkan ke rumah LAS di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat,” ungkap Basaria.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf c atau Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 UU No 20/2001.

KPK pun sangat menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum, khususnya hakim serta terlibatnya kepala daerah. “Perbuatan para hakim tersebut kami pandang dapat merusak wibawa institusi peradilan di Indonesia sekaligus ketidakpercayaan kepada kepala daerah yang diduga memberikan suap dalam kasus ini,” kata Basaria.

Menyikapi penetapan tersangka itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengapresiasi kinerja KPK. Boyamin mengungkapkan apresiasinya karena KPK mampu membongkar permainan hukum dalam perkara tersebut.

“MAKI sejak awal sudah berusaha mengingatkan Hakim Lasito, untuk berjalan sesuai koridor dengan cara, melakukan intervensi praperadilan dengan permintaan vonis menolak praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi,” katanya ke media.

Namun, lanjutnya, belummemasuki pembuktian, intervensi yang diajukan MAKI ditolak oleh Lasito. Sejak ditolaknya intervensi ini, kata dia, MAKI mengaku sudah mulai curiga.

“Karena nampak upaya disingkirkan untuk tidak ikut persidangan maka karena ditolak intervensi. Kami hampir setiap hari memantau persidangan praperadilan yang diajukan A Marzuqi dengan hakim Lasito untuk mencermati dugaan pelanggaran kode etik persidangan,” kata dia.

Setelah menemukan kejanggalan, tegas Boyamin, pihaknya melaporkan kepada Badan Pengawas, namun sampai saat ini belum ada putusan kode etik dijatuhkan ke Lasito. Atas kasus itu, MAKI menuntut Mahkamah Agung segera memecat Lasito dan menuntut Mendagri memecat Ahmad Marzuqi karena perbuatan keduanya pelanggaran berat dan tercela.

“Kami meminta KPK segera melakukan penahanan kepada keduanya karena dikhawatirkan melarikan diri dan merusak barang bukti,” imbuhnya.

MAKI juga meminta KPK segera menambah tersangka baru pihak lain yang terlibat, khususnya yang berperan sebagai makelar penyedia dan pengantar uang.
“Dalam hal ini oknum Anggota DPRD Jepara dan oknum pegawai PN Semarang,” tegas dia. (edi/sur)

Selengkapnya Baca Koran Rakyat Memo Jateng Versi Cetak

Leave A Reply

Your email address will not be published.